Reforma Agraria dalam Kebijakan Satu Peta

usep setiawan_KSP
Usep Setiawan, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP)

Oleh Usep Setiawan, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP)

[Kabar JKPP Edisi 22] Kebijakan Satu Peta atau One Map Policy telah menjadi kepedulian utama dan kegiatan penting yang diprioritaskan pemerintah sejak dicetuskan Jokowi dalam Nawacita (2014). Untuk itu, telah diterbitkan Perpres No. 9/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta 2016-2019 sebagai dasar hukum bagi pelaksanaannya.

Kebijakan ini lahir dilatari masalah tumpang tindih peta antar-sektor pembangunan. Hal ini, selain menimbukan ketidakpastian dalam perencanaan dan pelaksanaan pembagunan, juga menyebabkan konflik antar lembaga yang masing-masing memiliki kewenangan dalam hal pemetaan. Untuk itu, presiden menghendaki kebijakan satu peta yang dapat mengitegrasikan sistem data, informasi dan peta untuk pembangunan yang sinergis dan berkeadilan.

Selain kebijakan satu peta, presiden juga memprioritaskan reforma agraria sebagai program prioritas untuk mengatasi ketimpangan ekonomi berbasis pemerataan. Perpres No. 86/2018 tentang Reforma Agraria ditandatangani 24 September. Salah satu syarat berhasil dari program reforma agraria adalah tersedianya data dan informasi mengenai obyek secara lengkap dan akurat. Di sinilah letak pentingnya dari peta mengenai obyek reforma agraria.

Bagaimana perkembangan kebijakan satu peta dikaitkan dengan pelaksanaan program reforma agraria? Mungkinkah reforma agraria diintegrasikan dalam kebijakan satu peta?

Perkembangan kebijakan satu peta

Dalam catatan Agung Hikmat (Tim Kebijakan Satu Peta – Kantor Staf Presiden), sejak 2016 diketahui bahwa Kebijakan Satu Peta telah berjalan dengan koordinasi di bawah Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi bersama Badan Informasi Geospasial. Pada perkembangannya, sejak 2016 sampai akhir 2018, Kebijakan Satu Peta telah berhasil melakukan konsolidasi terhadap 85 peta tematik yang dihasilkan oleh 19 Kementerian. Konsolidasi yang dimaksud memastikan peta yang dihasilkan oleh kementerian memiliki skala yang sama dan menggunakan basis peta dasar yang sama. Tanpa proses tersebut, proses overlay di antara peta sektor tidak menghasilkan informasi yang bermanfaat.

Pada tangal 11 Desember 2018 yang lalu, presiden meresmikan Geoportal Kebijakan Satu Peta sebagai kanal berbagi pakai peta-peta pemerintah yang akurat. Untuk pertama kalinya sejak Indonesia merdeka, publik dan pemerintah mengetahui secara presisi potret tumpang tindih pemanfaatan lahan yang tengah terjadi. Tercatat 7,7 hektar atau 19,8% wilayah Kalimantan memiliki status pemanfaatan lahan yang tumpang tindih. Sementara di Sumatera diketahui 13.3% lahan memiliki status tumpang tindih.

Pada titik capaian ini, masih banyak pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan, antara lain penyelesaian tumpang tindih yang telah teridentifikasi pada Pulau Kalimantan dan Sumatera tersebut. Upaya penyelesaian tersebut tidak mudah, pemerintah perlu menentukan metode yang jelas, memikirkan bagaimana dampak kebijakan atas perizinan yang tengah berlangsung, serta memastikan agar rekomendasi penyelesaian tumpang tindih dipenuhi oleh semua pihak yang terdampak. Selain itu, pemerintah perlu meneruskan proses integrasi peta pada provinsi lainnya, dan melakukan kompilasi atas peta tematik yang masih belum secara lengkap terkumpul.

Diantara peta yang masih perlu terus dilengkapi adalah peta Batas Desa serta Peta Tanah Ulayat. Peta tersebut memiliki nilai strategis, yang khususnya berdampak pada Program Reforma Agraria. Pemetaan tersebut tidak mudah mengingat skala peta yang akan perlu lebih besar dibandingkan dengan peta tematik lain pada skala 1:50.000. Pemerintah dan Masyarakat Sipil telah berupaya untuk bersinergi dalam menyelesaikan kompilasi peta tersebut.

Saat ini BIG telah memetakan lebih dari 40 ribu desa dan segera menyelesaikan keseluruhan sisa peta desa yang berjumlah tidak kurang dari 74 ribu desa. Namun perlu dipahami bahwa peta tersebut masih bersifat indikatif dan Pemda perlu melakukan pengesahan bersama dengan tim yang terdiri dari berbagai pemangku kepentingan (Permendagri 45/2016). Selain pemerintah pusat terus mendorong Pemda untuk melakukan pengesahan, dukungan masyarakat sipil juga diperlukan untuk mendukung Pemda.

Sementara itu, untuk Peta Tanah Ulayat, saat ini pemerintah membagi kompilasi peta menjadi Peta Hak Hutan Adat, Peta Hak Komunal, serta Peta Wilayah Adat. Dua peta pertama memerlukan pengajuan kepada Menteri LHK dan Menteri ATR/ BPN sehingga wilayah adat yang diajukan dapat memperoleh hak sebagaimana diatur UU. Sementara itu pemerintah juga tengah mengupayakan agar peta wilayah adat yang telah disusun masyarakat sipil berdasarkan Permendagri 52 tahun 2016, menjadi bagian dari Geoportal Kebijakan Satu Peta (sumber: Agung Hikmat, Mei 2019).

Secara programatik kelembagaan, BIG sebagai lembaga yang bertanggungjawab untuk menjalankan Kebijakan Satu Peta di bawah koordinasi Kemenko Bidang Ekonomi, telah berupaya untuk mengintegrasikan peta-peta dari berbagai kementerian/lembaga sektoral. Kantor Staf Presdien sebagai lembaga yang mengakselerasi pelaksanaan Kebijakan Satu Peta dan juga Reforma Agraria serta Perhutanan Sosial turut dalam proses persiapan pengembangan sistem dan kelembagaan pendukung kebijakan ini di tingkat nasional dan daerah. Misalnya dalam pembentukan Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) maupun Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di sejumlah provinsi.

Selain itu, secara khusus Kantor Staf Presiden juga mendorong agar hasil dari kegiatan integrasi peta ini dapat secara efektif digunakan bagi perbaikan perencanaan dan pelaksanaan redistribusi dan legalisasi tanah serta perhutanan sosial dalam kerangka reforma agraria.

Dinamika pelaksanaan reforma agraria

Sampai akhir tahun 2018, reforma agraria dalam pengertian redistribusi tanah telah dijalankan Kementerian ATR/BPN dengan realisasi yang masih terbilang rendah, yakni 545.425 bidang seluas 412.351 Ha. Ini kelemahan mendasar yang patut jadi catatan bagi Menteri ATR/Kepala BPN, untuk mengimbangi prestasi legalisasi yang mencapai lebih 12 juta bidang (2015-2019).

Sementara itu, reforma agraria juga dijalankan dengan memberikan akses pemanfaatan hutan kepada rakyat melalui lima skema perhutanan sosial. Per September 2018, ada 4.880 Ijin/Hak telah terbit untuk 476.113 KK, luas total 2.007.557 Ha, termasuk di dalamnya pengakuan 27.950 Ha hutan adat milik masyarakat adat (Kompas, 10 Mei 2019).

Terdapat tantangan besar dalam kegiatan redistribusi tanah, terutama kaitannya dengan kehutanan. Pelaksanaan reforma agraria dengan pemanfaatan tanah di kawasan hutan selama ini dijalankan melalui dua skema, yakni: (1) perubahan tata batas kehutanan dan/atau pelepasan kawasan hutan untuk menjadi obyek redistribusi tanah obyek reforma agraria (TORA), dan (2) perhutanan sosial melalui skema hutan adat dan skema perhutanan sosial lainnya.

Padahal, reforma agraria sudah menjadi kebijakan nasional yang operasional sebagaimana diatur dalam Perpres 86/2018 tentang Reforma Agraria, dan penyediaan TORA dari kawasan hutan diatur Perpres 88/2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah di dalam Kawasan Hutan. Namun pada kenyataannya, kegiatan redistribusi tanah dari bekas kawasan hutan yang targetnya 4,1 juta hektar dalam lima tahun (2015-2019) pencapaiannya masih sangat minim. Demikian halnya dengan pencapaian penetapan hutan adat dan hutan sosial di wilayah gambut sebagai bagian dari skema perhutanan sosial juga masih sangat lambat.

Di sisi lain, sengketa tanah atau konflik agraria masih terus terjadi. Sejak 2016-2018, KSP telah menerima pengaduan masyarakat sebanyak 555 kasus di sektor perkebunan, kehutanan, infrastruktur, pertambangan, transmigrasi, dan sebagainya. Luas tanah yang dipersengketakan tak kurang dari 421.671,72 hektar, dan 106.803 KK rakyat sebagai korban.

Kegiatan redistribusi tanah obyek reforma agraria dari bekas kawasan hutan dan kegiatan pengakuan hutan adat sebagai bagian dari Perhutanan Sosial selama ini masih sangat minim dan lambat. Oleh karena itu, kini diperlukan percepatan proses pelepasan kawasan hutan untuk jadi obyek redistribusi TORA, pengakuan hutan adat, dan penanganan/penyelesaian konflik agraria di bidang kehutanan.

Presiden menyadari hal ini dan memberikan arahan kepada para menteri terkait untuk mempercepat pelaksanaan reforma agraria serta menangani/menyelesaikan konflik agraria melalui Rapat Ternatas dan melalui Perpres 88/2017 tentang PPTKH, Inpres 8/2018 tentang moratorium ijin perkebunan sawit, dan Perpres 86/2018 tentang Reforma Agraria. Untuk mengakselerasi percepatan pencapaian target reforma agraria dan perhutanan sosial serta penanganan dan penyelesaian konflik agraria, Presiden meminta para menteri agar mempercepat pelaksanaan redistribusi TORA dari kawasan hutan, penetapan hutan adat, dan penanganan/penyelesaian kasus-kasus agraria di bidang pertanahan dan kehutanan.

Secara terintegrasi, sekarang ini diperlukan kerangka kerja teknokratis percepatan dan penanganannya di dalam atau secara bersama lintas kementerian dan lembaga di bidang pertanahan atau agraria, lingkungan dan kehutanan, pertanian dan perkebunan, BUMN, pertambangan atau ESDM, keuangan, dan Kemenko Perekonomian.

Dalam Rapat Terbatas (26 Februari 2019) Presiden telah meminta Kementerian LHK untuk mempercepat pelepasan kawasan hutan untuk dijadikan obyek redistribusi TORA dalam kerangka pelaksanaan reforma agraria sebagaimana diatur Perpres 86/2018 tentang Reforma Agraria, khususnya tanah yang sudah jadi pemukiman, sawah, ladang, fasum, fasos, dan desa yang ada dalam klaim kawasan hutan (yang dikelola Perhutani di Jawa dan perusahaan di luar Jawa) untuk segera dikeluarkan/dilepaskan dari kawasan hutan untuk dimiliki masyarakat.

Bahkan dalam Rapat Terbatas (3 Mei 2019) Presiden kembali menegaskan perlunya penyelesaian masalah pertanahan ini. Presiden menyatakan perlunya evaluasi bahkan jika perlu mencabut ijin konsesi-konsesi yang menyingkirkan hak rakyat atas tanah. Kementerian ATR/BPN diminta segera memprores redistribusi dan legalisasi bagi tanah-tanah bekas kawasan hutan yang sudah dilepaskan Kementerian LHK, termasuk yang sudah diusulkan oleh masyarakat dan/atau pemerintah daerah.

Kementerian LHK diminta untuk mempercepat penetapan hutan adat sebagai bagian dari Perhutanan Sosial, khususnya memastikan pengakuan wilayah-wilayah adat yang sudah ada pendataan dan pemetaan lapangan, dan sudah melalui proses legislasi di daerah untuk segera dilakukan. Para menteri dan jajarannya sangat penting untuk menjadikan percepatan redistribusi TORA, penetapan hutan adat, hutan sosial di wilayah gambut, dan penanganan/penyelesaian konflik agraria –khususnya di bidang pertanahan dan kehutanan, sebagai bagian dari pelaksanaan reforma agraria sebagaimana diatur Perpres 86/2018.

Penting juga untuk mengembangkan tata laksana penanganan dan penyelesaian konflik agraria dengan pendekatan legal-formal, sosio-historis, dan sosio-kultural secara terpadu. Menko Perekonomian sebagai Ketua Tim Reforma Agraria penting untuk mengkordinasikan percepatan redistribusi TORA, penetapan hutan adat, dan penanganan/penyelesaian kasus-kasus konflik agraria yang ada di semua sektor yang saling terkait.

Integrasi reforma agraria dalam Kebijakan Satu Peta?

Apa pentingnya kebijakan satu peta dalam pelaksanaan reforma agraria? Bagaimana meletakan agenda-agenda reforma agraria dalam kebijakan satu peta? Penulis menyampaikan gagasan ini sebagai ide awal untuk didiskusikan lebih dalam dengan para pihak. Setidaknya terdapat beberapa jenis peta yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan reforma agraria dan perhutanan sosial. Peta yang dimaksud penting untuk mengetahui kondisi penguasaan dan pemilikan tanah yang aktual maupun untuk mengetahui sebaran dari capaian kegiatan redistribusi dan legalisasi tanah serta perhutanan sosial yang aktual.

Jenis peta yang pertama adalah peta dan data yang terbuka mengenai status pemilikan dan penguasaan tanah berdasarkan: (1) Hak Guna Usaha dari perkebunan dan Hak Guna Bangunan atas perusahaan swasta dan negara, baik yang masih aktif maupun yang sudah berakhir untuk melihat potensi tanah untuk redistribusi sebagai obyek utama reforma agraria, (2) Bidang-bidang tanah yang belum terdaftar dan/atau belum memiliki sertipikat untuk mengetahui target dari kegiatan legalisasi tanah bagi pemerintah, dan (3) Potensi kepemilikan tanah komunal berdasarkan hak kepemilikan bersama bagi masyarakat adat untuk melengkapi peta indikatif hutan adat yang disusun kementerian di bidang kehutanan.

Jenis peta dan data kedua mengenai: (1) Tanah hasil redistribusi atas tanah obyek reforma agraria yang sumbernya berasal dari bekas kawasan hutan yang dilepaskan, bekas HGU atau HGB dan tanah negara lainnya untuk mengenai sebaran capaian dari redistribusi tanah, (2) Sertipikat Hak Milik, termasuk dan terutama yang sudah berhasil diterbitkan melalui kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) untuk mengetahui sebaran capaian dari kegiatan legalisasi tanah, dan (3) Tanah komunal dengan hak kepemilikan bersama atau adat yang sudah diberikan oleh pemerintah dalam rangka pengakuan dan penguatan wilayah adat serta hak masyarakat adat dalam reforma agraria.

Adapun jenis peta dan data ketiga terkait potensi dan sebaran capaian dari kegiatan perhutanan sosial: (1) Peta ijin atau konsesi kehutanan, baik yang masih berlaku maupun yang sudah berakhir untuk mengetahui potensi kawasan hutan yang bisa dilepaskan dan/atau ditata batas untuk menjadi TORA maupun untuk areal perhutanan sosial, (2) Sebaran capaian perhutanan sosial dalam skema Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Kemitraan Kehutanan, Hutan Desa, dan Hutan Adat, dan (3) Sebaran areal bekas kawasan hutan yang sudah dilepaskan dan/atau ditata batasnya untuk dijadikan TORA, sebagain bagian dari upaya pengakuan negara atas wilayah adat dan masyarakat adat.

Sedangkan jenis keempat adalah mengenai Peta Batas Desa yang penting disiapkan, disusun dan diintegrasikan dalam kebijakan satu peta. Dengan kepastian peta batas desa ini maka pelaksanaan reforma agraria dan perhutanan sosial akan bermakna meneguhkan kemandirian desa dalam penguasaan dan pengusahaan atas tanah, hutan dan wilayah desanya. Selain  itu, peta batas desa ini penting dikaitkan dengan kepastian wilayah administratif desa yang sangat menentukan dalam pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pemerintah di perdesaan. Dalam hal ini, peran Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi memegang peran kunci.

Keseluruhan dari empat jenis peta dan data ini sangat penting untuk dijadikan prioritas dan dikerjakan oleh kementerian/lembaga terkait. Hal ini, dipentingkan untuk mengetahui kondisi obyektif dari potensi dan capaian kegiatan redistribusi dan legalisasi atas tanah obyek reforma agraria, serta perhutanan sosial –termasuk pengakuan wilayah adat dan penetapan peta batas desa. Peta dan data yang disiapkan kementerian terkait ini lalu diintegrasikan dengan peta-peta lain yang dikoordinasiokan oleh Kemenko Bidang Ekonomi dan BIG.

 

Penutup

Dengan disusun dan diintegrasikannya peta-peta terkait pelaksanaan reforma agraria dan perhutanan sosial dalam kebijakan satu peta ini, selain keterbukaan informasi bagi publik yang dengan sendirinya dapat dipenuhi pemerintah, juga persiapan dan perencanaan pelaksanaan reforma agraria dan perhutanan sosial dapat dilakukan dengan lebih matang.

Terintegrasinya peta dan data ini kemudian diolah menjadi bagian dari sistem informasi utama mengenai potensi dan capaian reforma agraria dan perhutanan sosial. Pada gilirannya, informasi ini akan memudahkan dalam mengurai benang kusut kebijakan dan menata tumpang tindihnya praktek buruk di lapangan agraria dan pengelolaan kekayaan alam.

Mengintegasikan reforma agraria dalam kebijakan satu peta ini perlu kesungguhan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota dengan bersinergi-kolaborasi bersama gerakan masyarakat sipil untuk membuatnya menjadi nyata dan berkualitas.***

 

Shared Learning: Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan Wilayah Kelola Rakyat melalui counter Data

Konsolidasi SLPP Region Jabalnur Maluku dan Papua_8_9 Mei 2019 (42)
Imam Hanafi saat memberikan materi pada Konsolidasi SLPP Region Jabalnur Maluku dan Papua di Bali (8-9 Mei 2019)

Oleh : Imam Hanafi (Kepala Divisi Advokasi di Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif. Bogor. Indonesia)

Pemetaan partisipatif merupakan media belajar bersama yang efektif dalam mengorganisir pengetahuan dan persepsi masyarakat atas ruang, apa yang terjadi saat ini dan apa yang akan direncanakan di masa mendatang

[Kabar JKPP Edisi 22]– Bagi masyarakat kasepuhan, bumi diartikan sebagai ruang hidup yang menyajikan sumber pangan, energi, pendidikan, kesehatan, ruang sosial, dan fungsi penting lainya. Kearifian tradisional masyarakat kasepuhan diterapkan dalam berbagi pengelolaan sumber daya alam yang ada di desa yaitu pengelolaan hutan, sawah, kebun/ladang, mata air dan tambang emas.

Desa Warungbanten, merupakan salah satu potret desa yang mencerminkan kondisi kebanyakan desa di Indonesia. Tumpang tindih pengelolaan sumber daya alam (status dan fungsi), kerusakan lingkungan dan konflik batas terjadi di desa ini. Kondisi ini diperparah dengan tidak tersedianya data spasial maupun data sosial yang memadai sebagai basis data dalam melakukan identifikasi, verifikasi dan penetapan status dan fungsi ruang di tingkat desa. Ruang, batas wilayah dan klaim territori menjadi politis. Penentuan status dan fungsi ruang sepihak sering memicu konflik batas dan ruang yang melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat. Disisi lain pemerintah sering kali tidak memiliki data yang cukup memadai terkait gambaran existing kondisi status dan fungsi ruang ditingkat tapak.

Pemetaan partisipatif, berusaha menjawab pentingnya mendorong proses penyediaan data secara langsung oleh masyarakat sebagai alat verifikasi terhadap data yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pihak lain (counter data). Melibatkan peran serta semua kelompok sosial dan kelompok kepentingan ditingkat desa. Hal ini diharapkan akan meningkatkan posisi tawar dan peran serta masyarakat terhadap akses dan control masyarakat terhadap sumber daya alam melalui pembuktian status dan fungsi ruang sesuai kesejarahan dan kearifan masyarakat, secara partisipatif.

Bupati Lebak, Iti jayabaya Membuka Workshop Pemetaan Partisipatif di Kab. Lebak (30/1/2019)
Bupati Lebak, Hj. Iti Octavia Jayabaya, SE, MM saat membuka Workshop Pemetaan Partisipatif di Kab. Lebak (30/1/2019)

Metode Pemetaan partisipatif merupakan media belajar-bersama yang efektif dalam mengorganisir pengetahuan dan persepsi masyarakat atas ruang. Menelusuri kondisi masa lalu, apa yang terjadi sekarang dan apa yang diharapkan pada masa yang akan datang. Diskusi mendalam tentang ruang hidup dan sumber-sumber penghidupanya antar masyarakat bisa menghasilkan data spasial dan sosial yang menggambarkan kondisi suatu wilayah desa. Baik yang terkait dengan konflik tenurial, kearifan lokal dalam penatagunaan dan perlindungan ruang hidup dan sumber-sumber penghidupan. Selain itu, pemetaan partisipatif merupakan salah satu media masyarakat desa dan pemerintah serta pihak lain dalam membuat usulan perencanaan desa dan penyusunan peraturan desa.

Membuat data kewilayahan dan data sosial desa sampai saat ini masih dirasa sulit oleh pihak pemerintah. Baik pemerintah kabupaten maupun pemerintah desa. Banyak persepsi yang menganggap metode dan teknologi penyediaan data spasial masih relative sulit dan mahal. Berbanding lurus dengan anggapan ketidakpercayaan bahwa masyarakat mampu membuat peta. Proyek ini salah satu upaya menjawab kondisi tersebut, selain dokumen kesepakatan batas antar desa, hasil-hasil proses pemetaan partisipatif di Warung Banten menghasilkan peta partisipatif tematik, peta perencanaan desa dan dokumen peraturan desa tentang perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam di desa Warung Banten, mendapat apresiasi yang baik dari pemerintah daerah Kabupaten Lebak, Propinsi Banten.

Seiring dengan itu, respon positif tersebut kemudian diwujudkan dalam dukungan dan persetujuan pemerintah daerah Kabupaten Lebak untuk memperluas uji coba penggunaan metode pemetaan partisipatif ke 22 desa di Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Propinsi Banten. Mekanisme pendanaannya pun, tidak hanya dari partisipasi masyarakat, namun uga bisa melalui anggaran pemggunaan Dana Desa, sesuai dengan peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. Hal yang paling krusial yang menjadi kunci keberhasilan dalam perjalanan panjang proses pemetaan partisipatif di desa Warung Banten adalah adanya komitmen pemerintah daerah untuk mengadopsi data hasil pemetaan partisipatif yang akan ditetapkan melalui Peraturan Bupati.

Tantangan dalam pelaksanaan kegiatan dilapangan cenderung beragam dan variatif, baik teknis maupun substantif. Tantangan beratnya terletak pada proses sosial. Baik dalam membangun kepercayaan masyarakat dan juga pemerintah terhadap metode yang ditawarkan, membangun partisipasi keterwakilan kelompok masyarakat untuk terlibat aktif, melakukan koordinasi antar pihak dan memfasilitasi proses penyelesaian konflik ruang. Termasuk menemukan dan mengenali kelompok rentan. JKPP melakukan riset terlebih dahulu diawal untuk memastikan suara kelompok rentan salah satunya perempuan menggunakan metode Her-Story. Tantangan berat lainya yaitu terletak pada proses advokasi untuk mendapatkan pengakuan dan legitimasi dari pemerintah. Karena sebaik apapun data yang dihasilkan dan sebagus apapun masyarakat membuat perencanaan ruang dan membangun peraturan perlindungan dan pengelolaan ruang, tanpa pengakuan dan dukungan kongkrit dari pemerintah, niscaya ketimpangan dan konflik kepentingan terkait status dan fungsi ruang serta pemanfaatan sumber daya alam tetap akan terjadi.

Dari kiri ke kanan: Ketua DPRD Kab. Lebak (Junaidi Ibnu Jarta), Wakil Bupati Lebak ( H. Ade Sumardi), Imam Hanafi  dari JKPP dan Jaro Jaku (Kepala Desa Sindanglaya), saat mendiskusikan pemetaan wilayah adat di Kab. Lebak,  pada (30/1/2019)
Dari kiri ke kanan: Ketua DPRD Kab. Lebak (Junaidi Ibnu Jarta), Wakil Bupati Lebak ( H. Ade Sumardi), Imam Hanafi dari JKPP dan Jaro Jaku (Kepala Desa Sindanglaya), saat mendiskusikan pemetaan wilayah adat di Kab. Lebak, (30/1/2019)

Secara umum, kehadiran metode pemetaan partisipatif sudah mulai diterima oleh masyarakat dan pemerintah. Namun sifat peta yang cenderung politis dan bermuatan kepentingan, tak terkecuali data pemetaan partisipatif, membuat proses ini tetap memerlukan proses asistensi dan advokasi yang harus dikawal secara intensif. Sebagai tindak lanjut pasca proses pemetaan di desa Warung Banten, JKPP berkepentingan untuk melanjutkan pendampingan proses pemetaan partisipatif di 22 desa di kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Banten. Dengan harapan, hasil-hasil catatan pembelajaran di Kecamatan Cibeber ini akan menjadi bahan refleksi dan evaluasi bersama bagi perluasan wilayah pemetaan bagi desa-desa di Kabupaten Lebak.

Melakukan audiensi dan evaluasi bersama yang melibatkan pemerintah daerah, pemerintah desa, masyarakat dan pihak lain terkait proses dan temuan hasil pemetaan di Kecamatan Cibeber. Harapannya proses ini akan mendorong pemerintah daerah Kabupaten Lebak untuk membangun sistem data base peta wilayah desa. Mendorong kejelasan kelembagaan dan mekanisme teknis penetapan dan penegasan batas wilayah desa, sesuai mandat permendagri No 45/2016. Selain itu, mendorong dan mengawal komitmen Pemerintah Daerah kabupaten Lebak dalam rangka proses pengakuan dan penetapan hasil peta partisipatif untuk menerbitkan peraturan perundangan daerah (peraturan bupati) bagi desa-desa yang sudah memiliki peta desa.

Desa Cikoneng Gelar Pemetaan Partisipatif Gunakan Dana Desa

Aryonaldo, Pendamping Lokal Desa (PLD) Kecamatan Cikoneng, Kab. Ciamis, Jawa Barat
Aryonaldo, Pendamping Lokal Desa (PLD) Kecamatan Cikoneng, Kab. Ciamis, Jawa Barat

Oleh Aryonaldo, Pendamping Lokal Desa (PLD) Kecamatan Cikoneng, Kab. Ciamis

[Kabar JKPP Edisi 22] Pemerintah Desa Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis menggelar pemetaan partisipatif dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa tahun 2018. Pemetaan dilakukan untuk menjawab kebutuhan desa akan penegasan batas wilayah desa, inventarisasi asset desa, serta identifikasi hak dan kewenangan desa. Dana kegiatan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Cikoneng 2018.

Kegiatan ini bermula dari keluhan sebagian masyarakat Desa Cikoneng dalam musyawarah desa (Musdes), di mana seiring berjalannya waktu, banyak asset desa yang beralih penguasaannya, berubah fungsi dari peruntukan awal, dan batas desa dengan desa-desa berbatasan yang tidak jelas. Hasil musyawarah desa, merekomendasikan agar dilakukan identifikasi dan inventarisasi asset desa, batas desa, hak dan kewenangan desa.

Pasca penetapan hasil musyawarah desa kemudian dibentuk tim pemetaan desa yang bertugas untuk melakukan pemetaan desa yang melibatkan pemuda-pemudi desa, kader PKK, dan unsur-unsur lembaga kemasyarakatan desa lainnya.

Sandaran regulasi kegiatan adalah Undang-undang Desa No 6 tahun 2014, pasal 17 dan pasal 18 tentang pengaturan desa dan kewenangan desa, Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 19 tahun 2017 tentang penetapan prioritas dana desa tahun 2018, pasal 8 huruf C tentang pengembangan tata ruang dan peta sosial desa Permendesa PDTT Nomor 1 tahun 2015, Permendagri Nomor 1 tahun 2016 tentang penetapan dan penegasan batas desa dan Permendagri Nomor 1 tahun 2016 tentang pengelolaan asset desa.

Pemetaan partisipatif bertujuan untuk mengidentifikasi kewenangan desa yang belum mendapatkan status hukum melalui peraturan desa, memetakan batas wilayah desa, menginventarisasi asset desa dan menemukan potensi desa.

Kegiatan ini diawali dengan mengadakan pertemuan kampung, pengumpulan data sekunder, wawancara semi terstruktur kepada sesepuh kampung, pertemuan dan sosialisasi kegiatan dengan desa-desa yang berbatasan, pelatihan singkat penggunaan alat GPS, pengambilan titik koordinat, pengolahan data lapangan, verifikasi data dan presentasi data bersama warga serta warga desa-desa yang berbatasan. Agar kegiatan ini memenuhi standar ilmiah dan standard operational procedure (SOP) sebagaimana yang diatur dalam Perka BIG Nomor 3 2016 tentang spesifikasi teknis penyajian peta desa, Pemerintah Desa Cikoneng bekerja sama dengan Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) Bogor untuk mendampingi pemetaan sejak dari pelatihan alat hingga penyajian peta desa.

Menurut Permendagri Nomor 45 tahun 2016 tentang pedoman penetapan dan penegasan batas desa, Penetapan dan penegasan batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis. Oleh karena itu hasil dari pemetaan desa ini seyogyanya dapat diusulkan pengesahannya kepada Pemerintah Kabupaten Ciamis agar batas dan peta desa definitive dapat tertuang dalam produk hukum berupa peraturan bupati (Perbup). Namun disayangkan, hal ini belum menjadi concern jajaran Pemkab Ciamis.

Musyawarah Pemetaan Desa di Desa Margaluyu, Kec. Cikoneng Kab. CiamisUrgensi Pemetaan Desa
Hingga saat ini, menurut Badan Informasi Geospasial (BIG) baru ada 10 % desa dari 74.754 desa yang sudah memiliki batas wilayah secara kartografi. Kondisi ini tentu jauh dari kata ideal. Keadaan ini tentu menjadi salah satu factor penghambat laju pembangunan desa. Seperti contoh dalam pengaturan desa, Undang-Undang Desa Pasal 17 mengamanatkan, bahwa Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa diundangkan setelah mendapat nomor registrasi dari Gubernur dan kode Desa dari Menteri disertai lampiran peta batas wilayah desa. Begitu pula dalam rumus pembagian Dana Desa, luas wilayah menjadi salah satu komponen dalam pembagian besaran dana desa untuk tiap-tiap desa. Bagaimana rumus pembagian itu akurat dan adil apabila luas dan batas wilayah desa belum definitive bahkan belum diketahui pasti?
Memerhatikan hal tersebut di atas, pemetaan desa, penegasan dan penetapan batas desa menemukan signifikansinya dalam mewujudkan semangat UU Desa dan tujuan pembangunan desa yakni; meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penangulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pengembangan potensi ekonomi local, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
Apatah lagi dengan dukungan Dana Desa untuk menyelenggarakan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan local skala desa, kendala pembiayaan kegiatan pemetaan desa bisa di atasi. Oleh karena itu, penetapan dan penegasan batas desa yang menjadi kewajiban Pemerintah sebagaimana yang diamanatkan oleh Permendagri No 45 tahun 2016 sedikit banyak menemukan model pembiayaan yang sah. Tinggal bagaiman peluang dan model pembiayaan ini bisa dioptimalisasi oleh seluruh para pihak yang berkepentingan.

Masyarakat Tanjung Pusaka, Merawat Danau Bagantung

Muhammad Husen, Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP)
Muhammad Husen, Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP)

Oleh Muhammad Husen, Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif

Jagalah Danau Bagantung untuk tetap ada dan Lestari! pesan almarhum Bapak Talib (Orang pertama yang menemukan Danau Bagantung)

[Kabar JKPP Edisi 22] Kelestarian Danau Bagantung bukanlah tanpa sebab, kesepakatan bersama yang dibuat dan dipatuhi warga Tanjung Pusaka menjadi kunci utama bagaimana masyarakat merawat Danau Bagantung. Ada 4 (empat) kesepakatan tidak tertulis di Danau Bagantung, pertama; Dilarang menggunakan alat setrum dan racun saat melakukan penangkapan ikan, kedua; jika pihak lain dari luar desa memasuki danau, harus seizin dan ditemani oleh warga Tanjung Pusaka, ketiga; saat musim kemarau panjang, diberlakukan jaga malam di muara danau/pintu masuk danau dari jam 6 malam hingga jam 6 pagi. dan terakhir ke-empat; setiap kontribusi serta biaya masuk ke danau dijadikan pemasukan kas Tanjung Pusaka, yang digunakan saat ada kegiatan pembersihan danau.

Di Danau Bagantung terdapat habitat berbagai jenis ikan rawa lokal gambut seperti Haruan (Gabus), Toman, Karandang, Baung, Patung, Tabiring, Tapah, Papuyu (Betok), Belut, Lais selain itu terdapat satwa lainnya seperti buaya, bulus serta kura-kura. Ancaman terbesar kelestarian Danau Bagantung ditimbulkan oleh pengguanaan alat setrum dan racun ikan, menurut Pak Dery Warga Dusun Tajung Pusaka di RT 3, habisnya ikan di Sungai Taruna RT 4 dan 5 Tanjung Taruna disebabkan mereka menggunakan alat setrum dan racun untuk menangkap ikan, di Danau Bagantung ketersedian ikan tidak pernah habis khususnya saat musim kemarau, banyak ikan yang berkumpul di danau hingga musim hujan sehingga saat  musim kemarau sekitar bulan juni hingga agustus, penjagaan diperketat. Tidak diperbolehkanya penggunaan setrum serta racun ikan juga berlaku bagi pengunjung di luar Tanjung Pusaka,dan untuk mencegah penggunaan alat tangkap yang dilarang saat ada orang diluar warga Tanjung Pusaka memasuki wilayah Danau Bagantung, harus izin dan ditemani oleh warga Tanjung Pusaka. Sedangkan alat tangkap yang diperbolehkan hanya berupa alat tangkap ikan tradisional seperti Rengge, Pancing (Banjur dan Rawai), Bubu (Buwu) dan Jala (Lunta), Rempa, Kalang, Tampirai, Sauk, Siap, dan Hantai.

Luas Danau Bagantung sekitar 100 Ha dari 18.520,40 Ha total luas wilayah Desa Tajung Taruna. Letak Danau Bagantung di RT 03 Dusun Tanjung Pusaka Desa Tanjung Taruna Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Desa Tanjung Taruna berada di wilayah Kawasan Hidrologis Gambut (KHG) Kahayan – Sebangau dan Kahayan Kapuas, dan berdasarkan SK 529 tahun 2012 tentang penunjukan kawasan hutan, wilayah Tanjung Taruna berada pada kawasan lindung dan APL atau kawasan budidaya. Selain penggunaan setrum listrik dan racun ikan, ancaman terbesar ekosistem Danau Bagantung berikutnya adalah, masifnya ekspansi perusahaan sawit disekitran wilayah APL, tercatat perusahaan sawit yang telah mengantongi izin disekitar wilayah danau diantaranya; PT Sumber Rejeki, PT Pilang Sumber Rejeki, PT Antang Sawit Perkasa, PT Handel Hambi, PT Tata Tanjung Taruna.

 

Sejarah Danau Bagantung

Diperkirakan pada tahun 1900-an Danau Bagantung ditemukan, Pak Talib (Alm) orang pertama di Tanjung Pusaka yang menemukan Danau Bagantung  (Bagantung artinya tidak memiliki dasar atau sesuatu yang bisa berpindah – pindah). menurut Ibu Ilawatin cucu bapak Talib, nama Danau Bagantung konon ceritanya, karena pulau – pulau yang ada di danau berpindah – pindah dari satu tempat ke tempat lain atau tidak memiliki dasar (Bagantung), berpindahnya pulau tersebut, biasanya ditandai dengan turunnya ‘Hujan Kuning’ yaitu hujan yang terjadi di siang hari atau saat terik matahari, namun pada saat musim kemarau terkadang pulau tersebut juga berpindah. Danau Bagantung ditemukan pak Talib saat menyusuri Sungai Burung Buah Hai (Burung Bua artinya burung pemakan buah dan Hai itu artinya besar).

Saat memasuki aliran Sungai Burung Bua Hai, terdapat 5 (lima) danau, yang setiap namanya juga memiliki arti tersendiri., danau pertama yang bisa dijumpai adalah Danau Kanderek, pemberian namanya karena di dekat danau terdapat alur parit Kanderek, Kedua, Danau Panjang karena bentuk danau yang memanjang, ketiga, Danau Belida, di danau ini awalnya terdapat banyak ikan Belida walaupun sekarang sudah sulit ditemukan, Ke-empat, Danau Bunter (Bunter artinya bulat), dikarenakan bentuk danau membulat sehingga diberi nama Bunter, Kelima dan yang paling ujung serta paling besar yaitu Danau Bagantung. Dan Danau Bagantung awalnya hanya boleh dimanfaatkan oleh keluarga Bapak Talib, namun setelah bertambahnya jumlah penduduk di Tanjung Pusaka, sekitar tahun 1970an Danau Bagantung dibuka untuk umum bagi warga Tanjung Pusaka.

 

Danau Bagantung, Tumpuhan Warga Tanjung Pusaka

Saat pagi hari, sekitar jam tujuh hingga siang hari jam dua belas siang, warga Tanjung Pusaka yang mayoritas Nelayan memulai pekerjaanya menangkap ikan di Danau Bagantung, namun ada juga yang kembali menangkap ikan di sore hari, dari jam dua hingga jam lima sore. Untuk menangkap ikan, warga Tanjung Pusaka menggunakan alat tangkap tradisional seperti bubu, tampirai, rambat, dan rengge, sedangkan uang yang diperoleh dari menangkap ikan paling sedikit Rp 50.000 dan bisa mencapai Rp 100.000 perhari, Pendapatan warga dari mencari ikan melimpah saat musim kemarau, yang terjadi pada bulan Juli hingga Agustus terkadang sampai September. Hasil tangkapan ikan dijual langsung pada pembeli yang datang ke Tanjung Pusaka, selain untuk dijual hasil tangkapan juga dikonsumsi sendiri, jenis ikan yang biasanya menjadi hasil tangkapan warga di Danau Bagantung seperti biawan, lele, kakap, toman, baung, balida, tapah, karandang, serta udang, untuk jenis ikan balida sudah jarang didapat.

Selain dari hasil tangkapan ikan, pendapatan warga juga didapat dari mengantarkan orang dari luar Tanjung Pusaka, yang akan memancing di danau, pendapatan diperoleh misalnya dari hasil sewa klotok, dalam satu klotok biaya sewanya Rp 200.000 hingga Rp 300.000 tergantung dari jumlah penumpang dan maksimal 3 orang. Sementara untuk setiap warga Tanjung Pusaka yang menyewakan klotoknya wajib membayar iuran ke Bendahara Tanjung Pusaka sebesar 10% dari harga sewa klotok. Di Danau Bagantung terdapat juga bibit anakan alam pohon belangiran yang diambil warga Tanjung Pusaka untuk dijual, dalam 1000 bibit dijual dengan harga Rp 10.000 dan pembeli biasanya datang sendiri ke Tanjung Pusaka, ukuran bibit yang diambil tingginya kurang lebih 20 – 30 cm.

 

Harapan Warga, Danau Bagantung Menjadi Tujuan Wisata

Kelestarian Danau Bagantung memikat banyak pengunjung untuk sekedar menangkap ikan atau menikmati keindahan panomara danau, semenjak 2005, menurut Pak Rohman (warga Tanjung Pusaka RT 3), pengunjung Danau Bagantung mulai meningkat pesat, setelah televisi swasta menayangkan program Mancing Mania di Danau Bagantung. Namun, sampai saat ini belum terdapat perhatian pemerintah untuk menetapkan Danau Bagantung menjadi kawasan tujuan wisata yang ada di Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah. Disisi lain belum adanya aturan tertulis di tingkatan desa menjadi kendala tersendiri saat Danau Bagantung telah ditetapkan sebagai kawasan wisata. Karena keterlibatan aktif warga Tanjung Pusaka menjadi syarat utama pengelolahan Danau Bagantung agar tetap terjaga dan lestari.

 

Danau Bagantung, Tanjung Pusaka (6) Danau Bagantung, Tanjung Pusaka (5) Danau Bagantung, Tanjung Pusaka (4) Danau Bagantung, Tanjung Pusaka (3) Danau Bagantung, Tanjung Pusaka (2)

 

Peta Wilayah Adat Kadie Liya, Nasibmu Kini

Oleh Mutmainnah, Komunitas Teras, Sultra

Mutmainnah, Komunitas Teras, Sultra
Mutmainnah, Komunitas Teras, Sultra

[Kabar JKPP Edisi 22] Pada tahun 1950, awal bulan Februari, Ir. Soekarno mengundang Kesultanan Buton untuk mengadakan pertemuan raja-raja se-Sulawesi di Makassar. Ir. Soekarno menawarkan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada Sultan ke-38 Buton, La Ode Muhammad Walihi. Pada tahun 1951, pemerintahan Kesultanan Buton dibubarkan. Kemudian, pada tahun 1952, Kesultanan Buton bergabung dengan NKRI dalam Provinsi Sulawesi Selatan-Tenggara sebagai Kabupaten Sulawesi Tenggara yang berpusat di Baubau.

Kadie Liya merupakan salah satu wilayah adat di bawah kekuasan Kesultanan Buton. Kadie merupakan wilayah kekuasaan yang secara langsung berada di bawah kekuasaan pemerintah pusat (Kesultanan Buton). Struktur pemerintahan Kadie Liya terdiri dari 120 orang yang dipimpin oleh seorang Meantu’u (La Kina) yang disebut Sara dengan fungsi masing-masing. Wilayah kekuasaan Kadie Liya meliputi ± 1/3 pulau Wangi-Wangi. Beberapa kawasan seperti Kolo, Pulau Sumanga, Pulau Oroho, Pulau Simpora, dan Lagiampa sejak dulu berada dalam penguasaan Kadie Liya.

Adapun pembagian kawasan adat dalam tata kelola pemerintahan adat Kadie Liya meliputi; 1) Pemukiman, 2) Motika (Hutan adat), 3) Padhangkuku (Padang Savana), 4) Kolo u Sara (Teluk), 5) Laut. Kemudian Kadie Liya memiliki wilayah perbatasan dengan tiga kadie yaitu; 1) Sebelah Selatan dengan Bharata Kaledupa, 2) Sebelah Utara dengan Kadie Mandati, 3) Sebelah Timur dengan Laut Banda, 4) Sebelah Barat dengan Kadie Kapota.

Pada tahun 2003, Kabupaten Wakatobi mekar dari Kabupaten Buton. Secara administrasi, wilayah kekuasaan Kadie Liya terbagi menjadi lima desa yaitu, Desa Liya Togo, Liya Bahari Indah, Liya Mawi, Liya Onemelangka, dan Wisata Kolo. Perubahan peradaban dari zaman ke zaman mendorong nilai-nilai kearifan lokal terkait hak kelola wilayah adat mulai bergeser. Sehingga, fungsi dari tata kelola wilayah adat oleh pemerintah adat dikhawatirkan mulai terkikis.

Bangkitnya kesadaran pemerintah dalam mengembalikan identitas bangsa Indonesia melalui keragaman adat budaya memberikan harapan besar kepada masyarakat adat dan komunitas lokal dalam menguatkan kembali wilayah adat serta nilai luhur budaya mereka. Melalui lahirnya Permendagri No. 52 Tahun 2014 dan Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.34 Tahun 2017 menjadi pegangan hukum dalam perjuangan masyarakat adat dan komunitas lokal yang masih menjaga pranata sosial dalam hukum adatnya untuk dapat diakui dan dilindungi oleh Negara.

Pemetaan Partisipatif Wilayah Zona Pesisir dan Pulau Kecil di Komunitas Adat Liya (9)Sejak dahulu sampai dengan sekarang, kawasan Kadie Liya belum memiliki peta tematik. Sehingga untuk mengetahui dimana saja tapal batas, tanah kelola adat, dan kawasan perairan laut. Selama ini, informasi terkait wilayah adat Kadie Liya hanya berupa keterangan lisan. Oleh karena itu, salah satu upaya mempertahankan nilai-nilai hak tata kelola wilayah adat Kadie Liya adalah dengan mengidentifikasi dan memetakan kawasan Adat Kadie Liya berdasarkan informasi pemangku adat dan masyarakat.

Pada bulan Januari tahun 2017 SLPP Sulawesi Tenggara melalui dukungan JKPP melakukan pemetaan partisipatif wilayah Adat Kadie Liya dengan tujuan untuk membantu masyarakat adat Kadie Liya dalam mengidentifikasi batas-batas wilayah Adat Kadie Liya, aset tanah kelola adat Kadie Liya, dan mengidentifikasi wilayah kelola laut Adat Kadie Liya. Oleh karena itu, rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam proses pemetaan partisipatif wilayah Adat Kadie Liya ini adalah beberapa rangkaian diskusi antar desa dan Sara, pelatihan pemetaan partisipatif, lalu diikuti dengan pemetaan tematik; tapal batas Kadie Liya, Aset tanah kelola adat, serta wilayah laut Kadie Liya.

Proses pemetaan partisipatif wilayah adat Kadie Liya ini memakan waktu hinga satu bulan. Dalam prosesnya, pelaksanaan pemetaan partisipatif ini melibatkan anggota masyarakat adat Kadie Liya diikutsertakan dalam proses ini sebagai sumber informasi dan juga masyarakat Liya yang mengetahui tentang tapal batas Kadie Liya, dan juga beberapa pemuda yang etrmasuk dalam masyarakat Liya juga diikutsertakan untuk memenuhi transfer knowledge yang juga menjadi salah satu unsur dalam pemetaan partisipatif. Pemetaan ini diawali dengan FGD pertama yakni sosialisasi terkait rencanaan pemetaan partisipatif wilayah adat Kadie Liya dihadiri oleh jajaran pemangku adat Kadie Liya beserta pemerintah desa. Kemudian FGD kedua merupakan diskusi kampung untuk melakukan tracking terkait siapa saja orang-orang yang mengetahui dengan baik tapal batas wilayah adat Kadie Liya, dan siapa saja yang mengetahui sejarah wilayah adat Kadie Liya. FGD ketiga merupakan pelatihan penggunaan alat dan metode pemetaan partisipatif, serta diakhiri dengan pembagian kelompok kerja menjadi empat kelompok. Secara keseluruhan wilayah adat Kadie Liya mencakup wilayah daratan dan laut, sehingga pembagian kelompok dibagi menjadi kelompok wilayah darat dan kelompok wilayah laut. Pengambilan titik koordinat di darat dilakukkan selama dua hari dan pengambilan titik koordinat wilayah laut dilakukan selama satu hari.

Pemetaan Partisipatif Wilayah Zona Pesisir dan Pulau Kecil di Komunitas Adat Liya
Pemetaan Partisipatif Wilayah Zona Pesisir dan Pulau Kecil di Komunitas Adat Liya

Selama proses pengambilan titik koordinat, kelompok kerja mengakui adanya beberapa tantangan tersendiri dalam pengambilan titik koordinat di wilayah darat seperti medan yang penuh dengan bebatuan cadas yang bercampur dengan karang mati, kemudian wilayah semak belukar yang cukup rapat.

Pihak pemerintah desa terlihat sangat antusias pada pemetaan partisipatif wilayah adat Kadie Liya yang dilakukan ini dan berharap bahwa pemetaan kali ini tidak seperti pemetaan-pemetaan yang telah dilakukan sebelumnya. Seperti yang diceritakan oleh Kepala Desa Liya Onemelanka bahwa beberapa kegiatan pemetaan sebelumnya tidak menghasilkan satupun peta yang dapat dikonsumsi oleh pihak pemerintah sehingga tidak ketahuan hasilnya.

Sedangkan pihak lembaga adat Kadie Liya sangat mengharapkan pemetaan wilayah adat Kadie Liya ini dapat menjadi salah satu jalan dalam menyelesaikan konflik batas yang selama ini terjadi antara masyarakat adat Kadie Liya dengan masyarakat adat Kadie Mandati.

Setelah pengambilan titik koordinat dan penggambaran peta wilayah adat Kadie Liya selesai, proses selanjutnya pun dilakukan yakni sosialisasi hasil peta kepada beberapa wilayah adat Kadie yang berbatasan langsung dengan wilayah adat Kadie Liya. Untuk wilayah adat Kadie Kapota tidak terjadi permasalahan tapal batas wilayah adat dan masyarakat adat kadie Kapota menyepakati tapal batas tersebut. Sedang untuk masyarakat adat Kadie Mandati masih belum dapat menerima dan melakukan kesapakatan tapal batas wilayah adat Kadie Liya yang berbatasan dengan Kadie Mandati. Hingga saat ini ketidaksepakatan antara masyarakat adat Kadie Liya dan masyarakat adat Kadie Mandati masih berlangsung. Beberapa gagasan kemudian diusung untuk menyelesaikan masalah ketidaksepakatan tapal batas wilayah adat Kadie Liya dan Kadie Mandati seperti rencana pelaksanaan sarasehan adat yang masih belum dapat terlaksana. Namun sampai saat ini, advokasi untuk penyepakatan tapal batas masih terus dilanjutkan oleh lembaga lokal pemuda di Liya, yakni Lembaga Tapak Jejak.

Foto-foto Kegiatan

Pemetaan Partisipatif Wilayah Zona Pesisir dan Pulau Kecil di Komunitas Adat Liya (5) Pemetaan Partisipatif Wilayah Zona Pesisir dan Pulau Kecil di Komunitas Adat Liya (4) Pemetaan Partisipatif Wilayah Zona Pesisir dan Pulau Kecil di Komunitas Adat Liya (3) Pemetaan Partisipatif Wilayah Zona Pesisir dan Pulau Kecil di Komunitas Adat Liya (2) Pemetaan Partisipatif Wilayah Zona Pesisir dan Pulau Kecil di Komunitas Adat Liya (1) Pemetaan Partisipatif Wilayah Zona Pesisir dan Pulau Kecil di Komunitas Adat Liya (12) Pemetaan Partisipatif Wilayah Zona Pesisir dan Pulau Kecil di Komunitas Adat Liya (11)

Peta Wilayah Adat dalam Kebijakan Satu Peta

Kasmita Widodo, Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA)
Kasmita Widodo, Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA)

Oleh: Kasmita Widodo (Kepala Badan Registrasi Wilayah Adat)

[Kabar JKPP Edisi 22] Sejak diluncurkannya Geoportal Kebijakan Satu Peta pada akhir tahun 2018 lalu, ada beberapa hal yang menjadi perhatian publik. Pertama, ada dua komponen peta Informasi Geospasial Tematik (IGT) yang belum terkompilasi, yaitu peta batas desa dan peta tanah ulayat (wilayah adat). Padahal dua peta tematik ini sangat strategis terkait dengan ruang hidup masyarakat adat dan warga desa. Dapat dikatakan dua peta tematik ini menjadi layer (lapisan) paling bawah yang berhubungan langsung dengan keberadaan dan relasi masyarakat dengan sumber-sumber agraria dengan berbagai pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat seperti berladang, sawah, kebun campur (agroforestry), menangkap ikan, berburu, memanfaatkan hasil hutan maupun hasil laut, danau dan sungai.

Peta desa dan peta wilayah adat menjadi basis informasi spasial masyarakat untuk pengelolaan ruang hidupnya (territory of life), dan kaum gerakan sering menyebutnya sebagai wilayah kelola rakyat. Oleh karena itu kedudukan peta desa dan atau peta wilayah adat dalam proses kompilasi, integrasi, dan sinkronisasi pada kebijakan satu peta perlu dilakukan sejak awal proses tersebut dijalankan. Aspek pengelolaan wilayah (tata kelola) dan aspek penguasaan wilayah (tata kuasa) masyarakat melekat dan dapat ditelusuri kesejarahannya pada dua peta tematik tersebut.

Kedua, isu kewenangan akses untuk berbagi data informasi geospasial melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) dalam percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta.  Hal ini diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 20 tahun 2018. Perpres ini mengatur siapa saja yang dapat mengakses 85 peta tematik yang termuat dalam geoportal satu peta dengan jenis akses yang dapat dilakukan seperti mengunduh, melihat dan/atau tertutup. Akses JIGN hanya diberikan kepada pejabat pemerintah dimulai dari Presiden, Wakil Presiden, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas. Kepala Badan Informasi Geospasial memiliki kewenganan menguduh dan melihat, sedangkan Menteri atau pimpinan lembaga, Gubernur dan Bupati/Walikota memiliki kewenangan akses untuk mengunduh, melihat, dan/atau tertutup. Kewenangan akses ini masih akan diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta.

Dengan Keppres ini maka imaginasi Kebijakan Satu Peta yang disajikan melalui  Geoportal yang dapat diakses oleh publik menjadi sirna. Tertutupnya akses data tematik atau pembatasan akses data spasial oleh publik tersebut merupakan kemunduran luar biasa terhadap hak-hak masyarakat. UU Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 tahun 2018 diantaranya mengatur tentang informasi yang wajib disediakan dan diumumkan, diantaranya hasil keputusan Badan Publik dan pertimbanganya dan seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya (Pasal 11, ayat (1) huruf b dan c.  Dengan Keppres pembatasan akses ini, maka informasi peta kawasan hutan Kementerian Lingkungan Hidup termasuk informasi yang dapat diunduh dan dilihat oleh publik, menjadi informasi yang tertutup begitu diintegrasikan dan dimuat di dalam Geoportal Kebijakan Satu Peta. Aneh !

Peta Wilayah Adat
Dalam Perpres Kebijakan Satu Peta, IGT Tanah Ulayat menjadi salah satu unsur peta yang perlu dikompilasi, integrasi dan sinkorinisasi.  Peta ini merujuk pada peta yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah. Dalam perkembangan pembentukan kebijakan daearah saat ini sudah cukup banyak pemerintah daerah kabupaten menerbitkan  kebijakan daerah dalam bentu Peraturan Daerah (Perda) dan Surat Keputusan Kepala Daerah dalam pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat (MHA).  Peta Wilayah Adat menjadi satu dokumen lampiran Perda dan/atau keputusan kepala daerah yang tidak terpisahkan. Ini merupakan bentuk pengakuan atas subyek (komunitas) sekaligus pengakuan obyek (tanah ulayat atau wilayah adat), termasuk pengakuan data informasi geospasialnya dalam bentuk peta wilayah adat.  Hal ini sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota seperti yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana dalam lampiran UU tersebut yang mengatur kewenangan dituliskan bahwa Pemerintah Daerah Provinisi dan Kabupaten/Kota memiliki kewenangan melakukan identifikasi dan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat.  Hal ini juga diatur di dalam Permendagri No. 52 Tahun 2014 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Pertanyaannya mengapa kompilasi peta wilayah adat belum terjadi dalam Geoportal Kabijakan Satu Peta? Dalam beberapa kesempatan penulis ikuti diskusi dengan Sekretariat Pelaksana Kebijakan Satu Peta (PKSP) dan Kantor Staf Presiden sebelum dan sesudah peluncuran Geoportal Kebijakan Satu Peta.  Sekretariat PKSP memasukkan peta tanah ulayat atau wilayah adat melalui peta tematik hutan adat (walidata Kementerian LHK) dan peta tanah hak komunal (walidata ATR/BPN).  Tafsir atas IGT Tanah Ulayat dan langkah Sekretariat PKSP tersebut menimbulkan pertanyaan, dimana akan diintegrasikan peta wilayah adat yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah? Jika peta ini akan diintegrasikan dalam Jarigan Informasi Geospasial Daerah (JIGD) di tingkat kabupaten, maka perlu perhatian terkait infrastruktur jaringan sistem informasi, komptensi dan kapasitas pengelolaan dan anggaran.

Tantangan Integrasi Peta Wilayah Adat
Melihat skema kompilasi dan integrasi peta wilayah adat seperti itu maka ada beberapa tantangan yang perlu dicari jalan keluarnya;

  1. Peta Tanah Hak Komunal melalu skema Pengakuan Hak Komunal. Rujukan kebijakannya adalah Peraturan Menteri ATR/BPN No.10 tahun 2016 tentang Pengakuan Hak Komunal.  Sejak diterbitkan peraturan ini, belum ada satu penetapan pun hak komunal yang diterbitkan oleh Menteri ATR/BPN.  Belum ada petunjuk teknis dan program yang menjalankan kegiatan-kegiatan identifikasi dan penetapan hak komunal.  Jadi masyarakat adat akan kesulitan menggunakan skema ini jika tidak ada perubahan dalam program nasional untuk melakukan pengakuan hak komunal masyarakat adat.
  2. Peta Hutan Adat melalui skema Pengakuan Hutan Adat. Skema ini merujuk pada Peraturan Menteri LHK No.32 tahun 2015 tentang Hutan Hak. Sejak Putusan MK35 dibacakan tahun 2013 yang menegaskan bahwa Hutan Adat adalah bukan Hutan Negara, proses implementasinya di KLHK sangat lambat, sampai Maret 2019 baru sekitar 28.286 hektar yang ditetapkan sebagai Hutan Adat.
  3. Pengembangan JIGD di kabupaten. Perlu pembentukan dan pendampingan Badan Informasi Geospasial untuk Pembangunan Simpul Jaringan di tingkat kabupaten. Aspek kompetensi dan kapasitas kelembagaan pengelola JIGD serta anggaran pengelolaannya.  Ini hal yang tidak mudah bagi pemerintah daerah dengan tambahan “beban” bagi postur anggaran daerahnya.
  4. Peran Kemendagri dalam Integrasi Peta Wilayah Adat. Saat ini belum ada unit atau satuan kerja di Kemendagri yang bekerja untuk melakukan kompilasi peta-peta wilayah adat yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, melakukan peran aktif sebagai walidata atas peta-peta wilayah adat yang akan diintegrasikan dalam Sekretariat PKSP.

Dari sisi masyarakat, Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) telah mencatat sekitar 1,4 juta peta wilayah adat telah memiliki penetapan pengakuan melalui kebijakan daerah (Perda dan/atau SK Bupati), ada 2,4 juta hektar berada pada kabupaten yang telah menerbitkan Perda pengakuan MHA dalam bentuk pengaturan tata cara pengakuan, dan masih ada 6,5 juta hektar menunggu proses penerbitan kebijakan daerah untuk pengakuan MHA.  Dengan demikian perlu segera kejelasan proses integrasi peta wilayah adat sebelum akhir tahun 2019 sebagai target capaian PKSP atau Kebijakan Satu Peta ini memang bukan tempat untuk Peta Wilayah Adat.

Penulis: Kasmita Widodo (Kepala Badan Registrasi Wilayah Adat)

Transparansi Data Dalam Kebijakan Satu Peta

mumu muhajir, AURIGA
mumu muhajir, AURIGA

Oleh: Mumu Muhajir, AURIGA

[Kabar JKPP Edisi 22] Kebijakan Satu Peta (KSP) dilahirkan dengan harapan terselesaikannya tumpang tindih pengelolaan ruang dan lahan di Indonesia. Berawal dari kenyataan masing-masing institusi pemerintah memiliki peta atau referensi ruang yang berbeda-beda. Dampaknya adalah kuatnya ego sektoral dalam melihat dan memanfaatkan ruang dan lahan (atau sebaliknya perbedaan peta dihasilkan dari kuatnya ego sektoral) serta adanya konflik pemanfaatan ruang dan lahan. Dampak ikutan lainnya adalah kesulitan dalam membuat perencanaan ruang dan konflik/tumpang tindih pemanfaatan ruang. Tidak hanya masyarakat yang kena dampaknya (ruang hidupnya tetiba ditetapkan sebagai kawasan hutan atau lahan HGU), tetapi juga menyulitkan negara dalam melaksanakan kegiatan pembangunannya. Ketika tata batas desa belum jelas, administrasi pemerintahan akan terkendala, data kependudukanya tidak jelas sehingga bantuan kepada masyarakat tidak akan optimal.

Kebijakan satu peta sudah berjalan hampir satu dekade. Proses pengumpulan berbagai macam peta atau informasi geospasial tematik sudah dilakukan, tahapan integrasi-verifikasi dan sinkronasi sedang berjalan untuk sampai pada adanya satu acuan, referensi dan peta yang sama. Kerja yang tidak mudah. Terkait lahan, Kementerian Kehutanan dan Badan Pertanahan Nasional sudah menyerahkan petanya kepada BRG untuk ditumpang-susunkan dengan Peta Rupa Bumi untuk akhirnya disinkronkan sehingga ada data yang sama terkait dengan pemanfaatan lahan.

Tidak hanya pemerintah yang terlibat, kelompok masyarakat sipil juga berpartisipasi setidaknya dalam menyerahkan peta penguasaan lahan oleh masyarakat/masyarakat adat kepada pemerintah. Penyerahan ini dengan harapan adanya data pembanding dan proses verifikasi dan sinkronisasi dengan satu peta yang sedang disusun oleh pemerintah.

Jika kita merujuk pada Perpres 9 tahun 2016, maka Juni 2019 ini menjadi waktu akhir dari proses perwujudan satu peta itu. Ditandai dengan adanya proses sinkronisasi antar Data IGT yang menjadi dasar dari adanya satu peta yang berkelanjutan. Konon, dari kabar yang beredar, satu peta itu sudah ada. Tapi apakah KSP ini sudah berjalan sebagaimana tujuan awalnya? Dan apakah kita, sebagai masyarakat sipil, bisa mengaksesnya?

Pertanyaan apakah kita sebagai masyarakat bisa melihatnya dan apalagi bisa mengambil manfaat dari keberadaan peta itu seharusnya menjadi basis dari kelahiran satu peta. Namun nampaknya keterbukaan informasi/data tetap menjadi persoalan menantang di sini. Dalam Perpres 9 tahun 2016 itu bahkan tidak ada pengaturan soal akses informasi bagi publik. Menjadi terang benderang ketika pada tahun 2018 akhir dan sampai pertengahan tahun ini, lahir berbagai peraturan yang secara ketat mengatur soal siapa yang bisa akses atas satu peta itu.

Keppres No. 20 tahun 2018 jo Permenko Perekonomian No. 6 tahun 2018 mengatur mengenai status data dan siapa yang bisa mengaksesnya. Akses atas data dan informasi terkait satu peta dibagi dalam mengunduh, melihat dan tertutup. Hanya presiden, Menko Perekonomian, Menteri/Kepala Bappenas serta Kepala BIG yang memiliki akses mengunduh dan melihat. Dalam arti bisa mengakses keseluruhan data dan informasi yang ada di dalam satu peta. Kementerian lain dan Pemda yang terlibat di dalam Kebijakan Satu Peta hanya memiliki akses terbatas dan bahkan tertutup untuk beberapa jenis data dan informasi. Misalnya untuk Peta HGU, HGB dan HPL, Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota tidak bisa mengakses nomor dan pemegang HGU/HGB/HPL, namun dapat melihat durasi HGU/HGB/HPL. Sementara untuk Peta Hak Ulayat, semua pihak yang disebut dalam Keppres 20/2018 dapat mengaksesnya tanpa pembatasan.

Dan paling mengecewakan adalah masyarakat sama sekali tidak punya akses pada satu peta itu. Bagi masyarakat sipil, keterbukaan data dan informasi menjadi prasyarat penting dalam memberikan data pembanding pada pemerintah dan khalayak luas serta menjadi amunisi dalam mengadvokasi kebijakan pembangunan pemerintah. Ketertutupan data dan informasi hanya akan membuat pemerintah berjalan tanpa pengawasan dan juga dalam ranah yang lebih luas mengganggu demokrasi Indonesia. Perlu diingat pula, beberapa informasi dan data yang diharapkan dapat diakses oleh masyarakat sipil sebenarnya data dan informasi publik yang bebas akses dan/atau akses terbatas dengan permohonan (seperti SK perizinan, HGU, RKU/RKT dan lainnya).

Ketertutupan informasi itu juga menghalangi masyarakat sipil untuk mengetahui kondisi terakhir data/informasi yang diserahkan kepada pemerintah. Apakah sudah ada proses verifikasi dan sinkronisasi atas data-data dimaksud dan bagaimana hasilnya? Ketiadaan umpan balik itu membuat masyarakat sipil mempertanyakan kesungguhan pemerintah dalam menjalankan kebijakan satu peta.

Atau memang itulah tujuan pemerintah atas kebijakan satu peta itu? Mengumpulkan peta yang terserak, memverifikasi dan mensinkronannya demi hanya kepentingan pemerintah saja? Agar proses pembangunan bisa lebih efektif dan efesien dan menghindari adanya konflik di antara mereka sendiri dan memfasilitasi pihak ketiga yang butuh lahan luas secara rahasia?

Dari dugaan di atas kita bisa melihat perbedaan melihat apa dan bagaimana kebijakan satu peta ini dikerjakan antara pemerintah dan masyarakat sipil. Bagi masyarakat sipil, kebijakan satu peta merupakan satu langkah awal terselesaikannya konflik penguasaan tanah. Bagi masyarakat sipil, proses penguasaan tanah yang didorong oleh pemerintah lewat perizinan melanggar banyak prinsip-prinsip HAM, keselamatan masyarakat dan perlindungan lingkungan hidup. Karena itu kejelasan status dan penguasaan lahan menjadi penting. Karena itu ketika yang dikejar oleh pemerintah hanya ada satu peta tanpa ada proses penyelesaian konflik setelahnya maka kebijakan itu sia-sia belaka.

Karena itu, pemerintah perlu segera mungkin membuka akses atas satu peta pada masyarakat. Tentu saja akan ada pembatasan akses itu yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku tentang keterbukaan informasi publik. Beberapa keputusan pengadilan terkait dengan keterbukaan informasi data penguasaan lahan seperti HGU selayaknya dihormati dan kemudian diintegrasikan dalam mekanisme akses data dalam kebijakan satu peta. Ajak juga masyarakat sipil dalam proses verifikasi dan sinkronisasi peta (utamanya IGT) sebagai langkah awal penyelesaian konflik penguasaan lahan. Tanpa keterlibatan masyarakat dan transparansi data dan informasi, kebijakan satu peta hanya akan memperkuat posisi pemerintah dan mereka yang punya kedekatan dan akses politik pada pemerintah.

MENJAGA MATA AIR UNTUK MENGHAPUS AIR MATA PEMETAAN MATA AIR DAN AREA KONSERVASI DI KAWASAN UTARA LOMBOK TENGAH

Kurniawan Nomeanto, Koordinator SLPP NTB
Kurniawan Nomeanto, Koordinator SLPP NTB

Oleh Kurniawan Nomeanto
Koordinator Simpul Layanan Pemetaan Partisipatif (SLPP) NTB

[Kabar JKPP Edisi 21]
Lombok Tengah adalah salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Lombok Tengah dibagi menjadi 3 (tiga) kawasan yaitu Kawasan Selatan (Empak Bau), Kawasan Tengah (Tunjung Tilah) dan Kawasan Utara (Aik Meneng).

Kawasan Utara atau Aik Meneng adalah kawasan yang berbatasan langsung dengan Gunung Rinjani (3.726 Mdpl). Kawasan ini kemudian menjadi jantung penghidupan bagi Kabupaten Lombok Tengah, karena memiliki hutan yang menjadi sumber mata air yang mengalir ke bagian Tengah dan Selatan. Tetapi ketidak jelasan pengelolaan SDA dan tidak dilibatkanya masyarakat dalam pengurusan pengelolaan kawasan oleh Pemerintah Daerah telah menyebabkan rentetan masalah di tingkat tapak.

Kekayaan sumber daya air yang terdapat dikawasan Aik Meneng lebih banyak dinikmati oleh sebagian kecil orang saja dan ironisnya orang di luar kawasan. Hal ini dikarenakan beroperasinya perusahaan air minum swasta yang menyedot air dan menyebabkan pasokan air bagi masyarakat sekitar berkurang secara drastis.

Berdasarkan hasil wawancara (testimony) dengan warga dan aparat desa di Kaula, menyatakan bahwa air  pada masa dulu sekitar tahun 90 an masih sangat bagus.  Panen padi mina (Padma) di  areal kelompok Tani Adil Makmur, bagian Timur-Laut (Tenggara) Desa Selebung masih sangat bagus.  Air yang mengaliri padi mina didapatkan dari saluran sub DAS Gedeh.  Kemudian saat era reformasi, dengan seketika terjadi pembukaan hutan secara besar-besaran, bahkan dihampir seluruh dataran Lombok. Begitu pula yang terjadi di Desa Kaula, sejak tahun 2000 hutan dibuka secara besar-besaran yang kemudian berujujung pada lahirnya HKm pertama di Indonesia. Pasca kejadian tersebut, masyarakat mulai merasakan berkurangnya air.

Gde Bongoh, yang merupakan anak sungai (8 km) dari DAS Dodokan (Aik Buka). Saat ini sangat tidak dimungkinkan lagi berbudidaya Padma, karena ketersediaan air sudah tidak mencukupi. Masyarakat bergantung pasokan air baku dari Lokok Pelebut , tetapi distribusinya dirasakan belum sesuai kebutuhan. Hal ini menyebabkan banyak petani Padma yang beralih untuk berkebun saja.

Hal serupa yang dirasakan di Taman Wisata Aiq Bukaq yang di dalamnya terdapat kolam renang dengan air bersumber dari mata air di situ, dengan ukuran 15 X 25 X 2,5 m3. Jika ingin mengisi kolam renang yang ada, pada tahun 90an akhir hanya dibutuhkan waktu 3-5 jam, sementara saat ini membutuhkan waktu sekitar 3 hari. Mata air yang sebanyak 7 titik yang terdapat di desa Stiling telah  mati. Illegal loging dan pengelolaan  HKM yang tidak sesuai, serta pola distribusi yang belum berkelanjutan dan adil menyebabkan penyusutan.

Jika terus dibiarkan, masyarakat hanya akan menjadi penonton ruangnya terus tergerus. Hal ini berpotensi  menyulut konflik baik secara horizontal maupun vertikal. Pada situasi ini, peran Simpul Layanan Pemetaan Partisipatif (SLPP) NTB, berharap dapat mendorong lahirnya sebuah peta mata air dan area konservasi yang dibuat secara partisipaif dan selanjutnya dapat menjadi acuan semua pihak (Pemerintah Desa, Kabupaten, Provinsi dan Pemerintah Pusat), dalam melaksanakan pembangunan, mengelola dan memanfaatkan serta memelihara sumber daya alam yang ada, terutama sumber daya Air.

pembuatan peta sketsa_NTBKarena harus disadari, bahwa sebagus apapun konsep dan partisipasi yang dibangun, tanpa kebijakan lokal dan pusat yang memberikan ruang kondusif agar terjadinya integrasi dan kolaborasi yang lebih pro rakyat, sulit rasanya sebuah program apalagi proyek bisa berhasil secara berkelanjutan. Untuk itu, kerja-kerja kolaboratif yang lebih nyata, dengan pola perencananaan yang lebih partisipatif, diharapkan dapat sedikit menjawab persoalan rakyat.

Pemetaan Mata air di Kawasan Kaula yang diinisiasi oleh SLPP  bertujuan untuk memetakan mata air dan area konservasi termasuk melihat kondisi masyarakat desa yang memiliki sumber mata air, dokumen ini diharapkan dapat menjadi acuan semua pihak dalam melakukan perencanaan pembangunan di Kabupaten Lombok Tengah. Pemetaan mata air ini dilakukan di 6 desa kawasan Utara Lombok Tengah (KAULA) yaitu desa Aik Berik, Setiling, Aik Buka, Aik Bual, Karang Sidemen, dan Lantan.

Sebelum kegiatan pemetaan dimulai, SLPP-NTB melakukan persiapan sosial dengan membuat pertemuan kecil dengan pemerintah desa dan beberapa tokoh di 6 desa yang akan dipetakan, pertemuan ini selain untuk bersosialisasi juga untuk mengidentifikasi para pihak dan mendapatkan data awal kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Setelah persiapan sosial telah dilaksanakan di semua desa, tahapan selanjutnya adalah melaksanakan pertemuan/workshop untuk menentukan tim kerja dan waktu pemetaan. Setelah tim terbentuk dan menyepakati waktu pemetaan sudah disepakati, maka tahapan selanjutnya adalah survey lapangan sesuai dengan jadwal yang ada.

Setelah semua data hasil survey lapangan tekumpul, tim GIS melakukan pengolahan data menjadi peta digital.

peta pemanfaatan mata air di kawasan batukliang utara, lotimSetelah seluruh data terkompilasi kedalam peta, tahapan terakhirnya adalah sosialisasi hasil kegiatan melalui seminar untuk mendapatkan masukan sekaligus untuk pengintegrasian peta dan penyerahan peta kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kabupaten.

Dari hasil pemetaan partisipatif, terdapat sekitar 90 mata air di 5 desa kecamatan batukliang utara dan 1 desa kecamatan kopang (36 titik matair berada di kawasan hutan, 47 titk di lahan hak milik, 7 titik di lahan milik pemerintah daerah).

Berdasarkan hasil pemetaan diatas, ada beberapa pointer yang menjadi rekomendasi penyelamatan, pemeliharaan dan pengelolaan sumber mata air jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, sebagai berikut:

  1. Perencanaan dan pelaksanaan konservasi area sumber mata air harus dilakukan secara partisipatif
  2. Secara bertahap, harus ada upaya pembebasan lahan sekitar sumber mata air yang lokasinya dilahan hak milik
  3. Aplikasi dan reflikasi Awiq-awiq atau Perdes serta Puberkades sebagai resolusi konflik pemanfaatan SD-Air di satu dan dan antar desa
  4. Pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kapasitas kelompok-kelompok masyarakat sekitar mata air.
  5. Kampanye penyadaran lingkungan yang lebih masif.
  6. Optimalisasi peran aparat penegak hukum dengan melibatkan kelompok masyarakat Penjaga Hutan (LANG-LANG)
  7. Paska pemetaan, harus disusun rencana aksi pemeliharaan dan penyelamatan SD-Air dari tingkat SKPD, Lembaga sampai Pemerintah Desa serta Masyarakat umum.

TANTANGAN DAN HAMBATAN

Kegiatan pemetaan ini secara efektif dimulai sejak akhir bulan April tahun 2015. Secara keseluruhan berjalan lancar walaupun terdapat beberapa hambatan dalam proses pelaksanaannya. Tim pemetaan sangat terbantu oleh semangat dari masyarakat dan Pemerintah desa setempat, hanya pada bulan Juli sampai dengan awal bulan Agustus 2015, kegiatan harus ditunda karena pada bulan tersebut masyarakat Lombok Tengah khususnya warga di 6 desa lokasi pemetaan yang 99 % beragama muslim, harus menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan penuh. Secara kultur dan kebiasaan masyarakat, pada bulan tersebut masyarakat cenderung tidak mau beraktifitas, terutama aktifitas pada siang hari. Selain itu, medan atau lokasi mata air yang sangat jauh dan sulit, juga menjadikan kegiatan pemetaan ini membutuhkan waktu yang cukup lama.

Hasil pemetaan ini diharapkan dapat menjadi acuan seluruh stakeholder dalam melaksanakan Pembangun Di Kabupaten Lombok Tengah. Selanjutnya seluruh dokumen hasil pemetaan ini diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah melalui Kantor Lingkungan Hidup sebagai laporan kegiatan dan Pemerintah 6 Desa yang dipetakan sebagai dokumen dan data desa. (SLPP NTB)

 

MUKIM, Benteng Keselamatan SDA di Aceh

Fahmi, Koordinator SLPP Aceh
Fahmi, Koordinator SLPP Aceh

Oleh Fahmi, Koordinator SLPP Aceh

[Kabar JKPP Edisi 21]
Dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, pembangunan lebih diarahkan pada investasi berbasis lahan yang pada akhirnya menyebabkan konflik berkepanjangan antara masyarakat dengan investor, juga antara masyarakat dengan pemerintah. Konflik akibat pencaplokan tanah telah menyebabkan masyarakat terlempar dari tanahnya. Dalam konteks Aceh, momentum penandatanganan damai pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki, paska konflik panjang antara Gerakan Aceh Merdeka ( GAM ) dengan Pemerintah Indonesia adalah momentum penting bagi masyarakat dan pemerintah. Kesepakatan damai di Aceh tidak hanya memberikan suasana damai untuk menjalankan roda kehidupan. Namun, telah membuka peluang besar bagi Aceh untuk mengatur wilayahnya (daerahnya) secara berdaulat baik secara pemerintahan maupun dalam pengelolaan sumber daya alam. Selain itu, Aceh berkesempatan untuk mengimplementasikan hukum adat dalam setiap sisi kehidupannya. Termasuk juga memperoleh hak adat atas sumber daya alam dengan menjalankan aturan hukum adat dan juga menjalankan fungsi lembaga adat, yaitu mukim dan gampong sebagai lembaga pemerintahan sekaligus  sebagai lembaga adat. Hal ini telah diakui oleh Negara melalui Undang – Undang Pemerintahan Aceh ( UUPA ) No 11 Tahun 2006.  Undang Undang tersebut mengakui kewenangan lembaga adat dan hak adat atas sumber daya alam. Penjabaran dari UU tersebut, saat ini propinsi dan kabupaten di Aceh telah mengeluarkan produk hukum qanun ( peraturan daerah ) yang mengatur tentang pemerintahan mukim dan gampong serta lembaga adat. Hal ini, telah mempermudah mukim dan gampong untuk menjalankan fungsinya sebagai pemerintahan maupun sebagai lembaga adat.

 

Mukim adalah salah satu bentuk pemerintahan yang terdapat di Aceh. Saat ini, keberadaan mukim telah diakui melalui Undang Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Sebelumnya, Undang Undang Otonomi khusus Aceh Nomor 18 tahun 2001 juga telah memberi pengakuan terhadap keberadaan mukim sebagai sebuah unit pemerintahan. Unit pemerintahan terkecil di Aceh disebut gampong. Persekutuan dari beberapa gampong disebut Mukim. Gampong dipresentasikan oleh Keuchik sebagai pimpinan adat yang memiliki kewenangan untuk mempertahankan kedaulatannya terhadap kepemilikan atas lingkungan dan sumber daya alam, hak atas pemanfaatan sumber daya alam, hak untuk ikut dalam pengaturan lingkungan dan menyelenggarakan sejenis peradilan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang terjadi. Gampong dan Mukim menurut hukum adat merupakan badan hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban warganya. Mukim dan Gampong memiliki harta atau kekayaan tersendiri, baik berupa bangunan, tanah, perairan maupun lingkungan alamnya.

 

Mukim adalah konsepsi ideologis yang telah terbukti mampu mengharmonikan sistem kehidupan di Aceh. Selain itu, memberi jaminan terhadap kepastian hak atas kepemilikan pribadi maupun komunal. Karena, mukim mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, kedamaian, kesejahteraan, dan berorientasi pada keberlanjutan. Meskipun mukim- gampong sebagai struktur pemerintahan sekaligus sebagai lembaga adat formal di Aceh telah diakui dalam berbagai regulasi, mulai dari tingkat Undang-Undang hingga ke Peraturan Daerah ( Qanun ) baik di tingkat propinsi maupun kabupaten. Namun, secara implementasi atau pun prakteknya, keberadaan mukim dan gampong belum menjadi arus utama ( mainstream ) dalam setiap kebijakan daerah. Hal ini terlihat dari tidak adanya wilayah mukim termaktub dalam kebijakan tata ruang propinsi maupun kabupaten. Padahal, mengintegrasikan wilayah mukim dalam kebijakan tata ruang adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah sebagai konsekuensi dari pengakuan mukim dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh ( UUPA ) yang diikuti dengan lahirnya qanun-qanun tentang pemerintahan mukim maupun lembaga adat. Ironisnya lagi, mukim sebagai pemangku kepentingan dalam kebijakan-kebijakan strategis yang berkaitan dengan wilayah dan juga pengelolaan sumber daya alam tidak diajak untuk ikut serta. Bahkan, sangat sedikit mukim yang memiliki informasi yang cukup tentang arah penataan ruang.

Memastikan Pembangunan Berbasis Mukim dan Gampong

Mukim yang merupakan suatu kesatuan masyarakat dalam wilayah Aceh yang terbentuk melalui persekutuan beberapa gampong dengan batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri. Mukim bukan hanya sebagai identitas komunal masyarakat adat di Aceh, tetapi juga sebagai bagian dari struktur pemerintahan sekaligus sebagai pengelola wilayah dan pengatur kehidupan sosial kemasyarakatan. Mukim mempunyai kewenangan mengurus harta kekayaan dan sumber pendapatan mukim.

Salah satu bentuk komitmen mukim dan gampong dalam merespon UUPA untuk proses percepatan implementasinya yaitu dengan mendorong partisipasi dan keterlibatan nyata dari  mukim  dalam penataan ruang, pemerintahan dan pengelolaan sumber daya alam. Mukim se-Aceh Besar yang terhimpun dalam wadah Majlis Duek Pakat Mukim Aceh Besar (MDPM-AB) menilai dalam proses penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh (RTRWA), pemerintahan Aceh tidak melibatkan mukim sebagai salah satu pemangku kepentingan.“ Selain tidak dilibatkan, informasi yang berkaitan dengan dokumen tersebut pun tidak sampai kepada mukim. Padahal kebijakan RTRWA itu pada pelaksanaannya akan menggunakan wilayah dan ruang kelola mukim. Bukankah RTRWA merupakan kebijakan penting daerah yang harus diketahui masyarakat ?”

MDPM-AB menyadari bahwa RTRWA merupakan kerangka acuan bagi pembangunan dan berbagai aktivitas pemanfaatan ruang di Aceh untuk masa waktu 20 tahun kedepan. RTRW Aceh harus dapat mensejahterakan, menyelamatkan sumber penghidupan, keseimbangan alam, dan harmonisasi sosial. RTRW Aceh harus lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat daripada kepentingan segelintir orang. Pemerintah Aceh harus benar-benar mempertimbangkan hal-hal penting seperti pelibatan mukim dalam penyusunan aturan dan memasukkan wilayah kelola mukim sebelum RTRWA disahkan. Oleh karenaya, MDPM-AB berupaya untuk memastikan integrasi mukim dalam UUPA. Beberapa hal yang harus dipastikan dalam implementasi UUPA adalah sebagai berikut :

Pertama, keberadaan mukim yang sudah diakui di Aceh harus dipertegas wilayah kedudukannya dalam RTRWA.  Penegasan wilayah administratif mukim harus tergambar dalam wilayah setiap Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota.

Kedua, RTRWA harus menegaskan pengakuan keberadaan Wilayah Kelola Mukim di daratan maupun di perairan, seperti : perkampungan (hunian), blang (sawah), uteun (hutan), paya (rawa), lampoh/seunebok (kebun rakyat), padang meurabee (kawasan padang penggembalaan), peukan (pasar),  bineh pasi (pantai), batang air (krueng/sungai, alur, tuwie, lubuk), danau, laut, dan kawasan mukim lainnya yang menjadi ulayat mukim setempat.  Ulayat mukim dimaksud juga merupakan penjabaran dari  Qanun No.4 tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim pasal 18 yang ditegaskan Qanun Aceh Besar No.8 tahun 2009 Pasal 28 bahwa Harta kekayaan Mukim. Selanjutnya, RTRWA wajib memberikan perlindungan atas Wilayah Kelola Mukim tersebut dari kegiatan pembangunan dan proyek-proyek ekploitatif yang merusak dan mengancam sumber-sumber penghidupan masyarakat dan berpotensi menimbulkan bencana.

Ketiga, RTRWA harus memberi pengakuan terhadap Hak Kelola Mukim atas wilayahnya, meliputi : (a) hak kepemilikan, (b) hak akses dan pemanfataan, (c) hak pengaturan/pengelolaan. Mukim berdasarkan hak asal usul dan hukum formal memiliki kewenangan untuk mengurus harta kekayaan dan sumber-sumber pendapatan mukim yang secara kewilayahan ada pada wilayah kelola mukim.  Pengelolaan wilayah mukim diatur dengan aturan adat mukim setempat dibawah koordinasi Imeum Mukim ; hak buya lam krueng, hak rimung bak bineh rimba. Hak kelola mukim kawasan hutan adalah sejauh si uro jak wo.  Dalam pelaksanaan teknisnya pada setiap kawasan kelola mukim dilakukan oleh lembaga adat di mukim setempat.  Kawasan Peukan atau Pasar Rakyat dalam wilayah mukim dikelola oleh haria peukan. Kawasan laot dikelola oleh Panglima Laot.  Masyarakat mukim harus diberi akses dan ruang pemanfaatan sebesar-besarnya atas Wilayah Mukim, dan

Keempat, dalam semua proses penataan ruang Aceh ( perencanaan, pelaksaaan dan pemantauan ) Pemerintah Aceh harus melibatkan mukim. Pemerintahan Mukim harus mendapat informasi yang lengkap atas dokumen RTRWA. Selain itu masyarakat mukim harus diberi kewenangan untuk menyatakan boleh atau tidak atas penggunaan wilayah kelola mukim oleh pihak luar mukim.

Kelima, Pengakuan terhadap aturan-aturan adat dalam pengelolaan sumber daya alam yang diinisiatif oleh mukim melalui musyawarah yang melibatkan setiap masyarakat dalam wilayah mukim. Sebagai pemerintahan, mukim dan gampong tentu saja memiliki kewenangan dalam membuat aturan-aturan.

Keenam, Pemerintah Daerah menerbitkan aturan-aturan atau keputusan-keputusan yang mendukung terhadap implementasi sistem pemerintahan mukim dan gampong. Dan juga aturan-aturan yang menjamin keselamatan sumber penghidupan masyarakat yang meliputi kawasan hutan, kebun, laut, padang pengembalaan, batang air, sungai, pasar rakyat, dan hak-hak ulayat lainnya.